SIARAN PERS Proyek Ekspansi Pulp Mils, dan Hutan Tanaman Industri Yang Terlampau Optimis

SIARAN PERS

Proyek Ekspansi Pulp Mils, dan Hutan Tanaman Industri Yang Terlampau Optimis

Hutan Alam tetap Jadi Incaran Pasokan Bahan Baku

Press Release Study IWGFF 7 Des 12

Kendala Utama Pelibatan Masyarakat Adat: Hutan Adat = Hutan Negara

Kendala Utama Pelibatan Masyarakat Adat: Hutan Adat = Hutan Negara

Oleh Sapariah Saturi,  November 7, 2012 10:15 pm

 

 

 

 

PELIBATAN masyarakat adat dalam programReduced Emissions from Deforestation and Degradation(REDD) dinilai sulit terealisasi jika pengakuan wilayah adat masih diabaikan pemerintah (Kementerian Kehutanan). Sampai saat ini, hutan adat masih menjadi hutan negara hingga tak ada perlindungan hak pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Untuk itu, perlu perubahan UU Kehutanan dengan mengeluarkan hutan adat dari hutan negara.

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengungkapkan masalah ini dalam diskusi REDD+ Untuk Menguatkan Ekonomi Rakyat dan Masyarakat Adat di Indonesia, yang diselenggarakan Satgas REDD+ di Jakarta, Rabu(7/11/12).

Read more »

PELUNCURAN BUKU PANDUAN PELATIHAN

PELUNCURAN BUKU PANDUAN PELATIHAN

Rabu 8 Agustus. Bertempat di Gedung PPATK, Jl Juanda No 35 Jakarta,  Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) dan United Nations on Drugs and Crime didukung oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan Buku Panduan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Melalui Pendekatan Sistem Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang. Dalam acara peluncuran tersebut sekaligus dilakukan diskusi tentang substansi buku panduan tersebut.

Acara peluncuran buku di buka oleh Wakil Kepala PPATK Bapak Agus Santoso. Dalam sambutannya Wkl Kepala PPATK menyampaikan bahwa “TIPIHUT sudah menjadi perhatian sejak lama bagi PPATK, yang masih menjadi masalah adalah masih lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penangan TIPIHUT ini”.

Beberapa Instansi Pemerintah yang hadir dalam acara peluncuran tersebut yakni; Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Bank Indonesia, Pusdiklat Polri, Pusdiklat Kejaksaan, KPK, UKP4, Perwakilan UNODC, dan anggota IWGFF (Walhi, INFID, WWF Indonesia, dan Telapak)

Read more »